Pernyataan Politisi Nasdem Irma Suyanti Mendapat Respon Permintaan Hak Angket DPR

Jakarta, Dekannews - Aktivis Senior Jakarta, Sugiyanto (SGY), mengirim surat terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengenai usulan pembentukan hak angket.  SGY merespons ungkapan Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago terkait dugaan pelanggaran dalam pemilu, partai politik, Caleg, serta dugaan korupsi.

Berikut ini adalah isi surat terbuka dari SGY:

Surat Terbuka kepada DPR-RI,  

Nomor: ISTIMEWA-9-03-2024-0001

Perihal: Usulan Pembentukan Hak Angket DPR-RI Terkait Dugaan Korupsi Partai Politik dan Dugaan Caleg dan Partai Politik curang pada Pemilu 2024

Kepada Yth:

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Gedung Nusantara III, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Dengan hormat,

Melalui surat terbuka ini, saya, Sugiyanto, dengan alamat Jl. Warakas V, Gg. 1, Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Wakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan KTP DKI Jakarta, serta nomor HP 081513703631, ingin menyampaikan usulan kepada DPR-RI untuk membentuk hak angket terkait dugaan Korupsi Partai Politik dan dugaan Caleg dan Partai Politik curang pada Pemilu 2024.

Usulan saya ini muncul sebagai respons terhadap adanya video viral baru-baru ini di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, yang menampilkan pernyataan Irma Suryani Chaniago, Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

Dalam rekaman tersebut, Irma Suryani menyatakan bahwa semua partai politik terlibat dalam praktik korupsi, dengan pandangannya bahwa partai politik menjadi akar permasalahan utama di Indonesia.

Video viral tersebut membahas diskusi berjudul "Konsolidasi untuk demokrasi pasca pemilu 2024: oposisi atau koalisi?" di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Kamis (7/3/2024). Beberapa media online nasional dan lainnya telah merelis  pernyataan pimpinan Nasdem, Irma Suryani Chaniago, dalam diskusi tersebut.

Dalam forum diskusi tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyindir PDIP yang duduk di samping Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di FISIP UI. Irma menyebut bahwa PDI Perjuangan terkesan diam seperti kura-kura saat menang, dan berubah menjadi wong cilik saat kalah. Selain PDI Perjuangan, Irma juga mengkritik Presiden Jokowi dan partai Golkar yang pada saat itu juga  hadir, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Dalam satu pernyataan kontroversial, Irma Suryani Chaniago menyatakan bahwa semua partai politik merupakan pelaku korupsi. Menurutnya, partai politik menjadi sumber permasalahan di Indonesia. Ia juga mengkritik bahwa partai politik menjadi biang permasalahan di Indonesia karena masih berorientasi pragmatis dalam menjalankan politiknya.

Selain itu, Irma menambahkan bahwa penyebab kekacauan saat ini tak lain adalah partai politik yang terlalu pragmatis, sehingga melegalkan segala cara untuk meraih suara!

Irma juga membuka isu-isu kecurangan terkait pemilu. Menurut pengakuannya, sebagai calon legislatif, dia harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk mendapatkan kursi di DPR-RI. Oleh karena itu, katanya, diperlukan komitmen bersama untuk memperbaiki politik di Indonesia. Irma mengimbau agar tidak memilih calon yang bekerja sama dengan pihak oligarki di masa mendatang. Semua pernyataan ini juga dapat dilihat di laman YouTube FISIP UI, yang ditayangkan pada Kamis, 7 Maret 2024.

Sebagai dasar untuk materi pembahasan usulan saya mengenai permintaan pembentukan hak angket DPR-RI, berikut beberapa pernyataan dari Irma Suryani Chaniago yang saya sampaikan ulang sebagai berikut:

“Jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang bersalah dalam carut marut politik kita hari ini, siapa yang bersalah, Jokowi? salah. Partai politik lebih salah lagi.”

“Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. 

Kenapa? Pragmatis. Enggak ada yang enggak pragmatis, semua partai politik korupsi. Betul enggak? Pernyataan Irma ini memicu respons spontan dari peserta diskusi, dengan para mahasiswa menjawab, "Betul." Irma kemudian melanjutkan, “Kita enggak usah tutup-tutupi itu.”

Pernyataan Irma lainnya, yakni:

“Soal kecurangan kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tau Mba Bibit dan lain sebagainya, hari ini, disini, saya buka, saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk.”

“Jangan, jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk diparlemen. Jangan endorse peleceh seksual, pecandu narkoba,koruptor masuk semua. Semua mengapa? Semua karena mengejar elektoral 4 persen.”

“Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang, partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai Politik.”Pernyataan Irma ini langsung memicu riuh dalam diskusi, dengan peserta diskusi bersorak dan bertepuk tangan. Irma melanjutkan, "Lah yang mendukung, mendukung Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang saja diendorse."

Pernyataan berikutnya dari Irma adalah, "Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, ya pasti diktator,” maka kemudian harus ada opposisi, harusa ada, wajib. Kalau ngak  ada opposisi pemerintah menjadi diktaktor, maka harus ada opposisi. Tapi apa yang terjadi, opposisi di Indonesia ini banci semua.” Setelah itu, Irma melanjutkan.

“Kenapa saya bilang banci! Orang masih lempar batu sembunyi tangak kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah, banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling bener, no, ngak ada yang bener hari ini, ayo kita beresin. Dari mana dimulainya, dari DPR. DPR ini biangnya nieh, ya.” 

Sebagai penutup, saya sertakan juga pernyataan lain dari Irma Suryani, yaitu:

“Jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual masih aja bisa menjadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, menang, suara terbanyak, gila ngk.”

“Didapil saya nieh sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang, kenapa, lho?! Ngak ada yang ngak curang boss. PDIP punya Bupati, Nasdem punya Bupati, PAN punya Bupati, semua partai politik punya Bupati, dan mereka bisa nunjuk KPPS. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua, mohon maaf boss, mohon maaf boss, ya.”

Itulah beberapa pernyataan Irma Suryani Chaniago yang saya sampaikan ulang. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap pernyataannya, saya menyimpulkan bahwa hal ini perlu didalami melalui hak angket DPR-RI. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar DPR-RI segera merespons hal ini.

Usulan hak angket DPR-RI terkait dugaan korupsi partai politik dan dugaan Caleg dan Partai Politik curang pada Pemilu 2024 ini juga menjadi tambahan usulan hak angket, bersanding dengan usulan yang sedang berlangsung terkait tuduhan pemilu curang, termasuk Pilpres 2024. 

Namun, jika usulan hak angket terkait tuduhan dugaan pemilu curang, termasuk Pilpres 2024, dihentikan atau menempuh jalur penyelesaian sesuai aturan konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK), maka usulan hak angket yang saya sampaikan ini tidak perlu dilanjutkan lagi oleh DPR-RI alias dapat segera dihentikan.

Demikianlah surat terbuka ini saya sampaikan, dan saya berharap mendapat perhatian serta tanggapan dari DPR-RI. Terima kasih atas perhatiannya. 

Saat ditanya mengenai langkahnya jika DPR-RI tidak merespons surat terbukanya, SGY menegaskan bahwa yang terpenting baginya adalah membuka jalur bagi DPR-RI untuk mengantisipasi tekanan dari pihak yang mengajukan usulan terkait tuduhan dugaan pemilu curang, termasuk Pilpres dan lainnya.

“Usulan ini menjadi dasar argumentasi atau tandingan bagi pendukung Pilpres Prabowo-Gibran di DPR-RI terkait tuduhan pemilu curang,” tegas SGY. (hnc)